Tag: Regulatory Impact Assessment

Regulatory Governance

PERAN THRESHOLD DALAM TATA KELOLA KEBIJAKAN DI INDONESIA

Oct 20, 2022 by EAL PAKHE 0 Comments , , , , , , , ,

By: Roy Sanjaya, Riezky Aditya Ramadhan, Marco Gregorius Suitela

document

Read full article here:

https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/127

Abstract

Indonesian regulatory governance today requires Economic Analysis of Law (EAL) through Cost Benefit Analysis (CBA) and Regulatory Impact Assessment (RIA) as a tool to be carried out in the process of formulating, establishing and implementing policies. However, the regulatory governance has not definitively carried out the concept of threshold within the analysis process.  This research emphasizes the need to establish the threshold concept so EAL can be executed for policies that have strategic and national impacts to the society.

Keywords: regulatory governance, threshold, economic analysis of law

Court Decision, Omnibus Law, UU No. 11 / 2020 tentang Cipta Kerja

PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT SEBAGAI JALAN TENGAH BAGI POLEMIK UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Dec 24, 2021 by EAL PAKHE 0 Comments , , , , , , , , , , , , , , , , ,

By: Roy Sanjaya

PUTUSAN-INKONSTITUSIONAL-BERSYARAT-SEBAGAI-JALAN-TENGAH-BAGI-POLEMIK-UNDANG-UNDANG-NOMOR-11-TAHUN-2020-TENTANG-CIPTA-KERJA

Read Full Article Here:

http://pakhe.co.id/wp-content/uploads/2021/12/PUTUSAN-INKONSTITUSIONAL-BERSYARAT-SEBAGAI-JALAN-TENGAH-BAGI-POLEMIK-UNDANG-UNDANG-NOMOR-11-TAHUN-2020-TENTANG-CIPTA-KERJA.pdf

Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan jalan terbaik dalam persoalan terkait legalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020). Hal ini tampak dari implementasi opsi inkompabilitas sebagai dasar untuk menerapkan model putusan inkonstitusional bersyarat guna menjaga keseimbangan antara tiga nilai dasar hukum (keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan). Namun, melalui putusan tersebut, agaknya MK belum sepenuhnya mengoptimalkan nilai kemanfaatan sebagai pertimbangan dan menjatuhkan putusan. Padahal, permohonan judicial review atas model undang-undang omnibus law masih dapat terjadi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, Economic Analysis of Law diharapkan dapat membantu optimalisasi nilai manfaat tersebut melalui konsep efisiensi dan incremental benefit.